12 Jan 2018
Jakarta, 12 Januari 2018 - Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dapat selesai tepat waktu yaitu pada awal 2019 dan status bandara tersebut dapat ditingkatkan menjadi bandara internasional.
Hal tersebut dinyatakan oleh beberapa anggota Komisi III DPRD Kalsel, salah satunya Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Riswandy, pada kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) yang diterima oleh Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) Polana B. Pramesti dan General Manager Bandara Syamsudin Noor Wahyudi di Hotel Holiday Inn Kemayoran pada Jumat (12/1).
"Masyarakat Kalimantan Selatan sudah menunggu lama bandara kebanggaannya selesai dikembangkan. Kami berharap proyek pengembangan bandara ini dapat selesai pada tepat waktu. Namun di tengah proses penyelesaian itu, kami juga ingin Bandara Syamsudin Noor agar bisa ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional. Hal ini terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi wilayah Kalsel ke depannya," kata Riswandy.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel Puar Junaidi juga menyoroti masalah lahan yang masih belum selesai dan berpotensi besar terhadap melesetnya penyelesaian proyek pengembangan bandara ini dari target waktu yang sudah ditetapkan.
"Permasalahan klaim warga terhadap lahan seluas 7,9 hektar oleh ahli waris Muhammad bin Abdul Rauf atas lahan yang sudah dibebaskan agar segera bisa diselesaikan agar target waktu penyelesaian bisa dicapai," kata Puar Junaidi.
Menanggapi beberapa hal tersebut, Direktur Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) Polana B. Pramesti mengatakan bahwa Angkasa Pura I optimis pengembangan Bandara Syamsudin Noor dapat selesai dan beroperasi penuh pada Juli 2019. "Juli 2019 full operation, tidak pakai parsial. Kami yakin sebelum pemilu selesai," kata Polana.
Terkait permasalahan lahan, Polana yakin akan segera terselesaikan dan tidak akan mengganggu target waktu penyelesaian. Terkait hal lahan, GM Bandara Syamsudin Noor Wahyudi mengatakan bahwa lahan tembak TNI AU dan ahli waris Muhammad bin Abdul Rauf ditargetkan Februari 2018 selesai.
Terkait status bandara internasional, Polana menjelaskan bahwa saat ini hal tersebut dikomunikasikan ke Kementerian Perhubungan dan mereka mendukung. "Namun perlu ada dukungan kementerian lain untuk pengubahan status ini. Jika bisa saya sarankan, Bapak Ibu anggota DPRD bisa berudiensi dengan Kemenhub terkait hal ini," kata Polana.
Terkait pelibatan sumber daya lokal ketika pengembangan bandara selesai, Wahyudi memberikan respon positif dan akan melibatkan tenaga kerja lokal serta menempatkan produk UKM setempat untuk dipajang di galeri di bandara.
