en id

SINERGI BANDARA SYAMSUDIN NOOR & BPKP PERCEPAT PENGEMBANGAN BANDARA

15 Jul 2016

kembali ke list


Banjarbaru (12/8/2016), Manajemen Bandara Syamsudin  Noor yang diwakili langsung oleh General Manager beserta General Affair &  Communication Section Head melaksanakan kunjungan ke kantor Badan Pengawas  Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungannya kali ini   adalah untuk membahas mengenai kerjasama kedua belah pihak perihal upaya  percepatan pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dalam pertemuannya dengan Kepala BPKP Provinsi  Kalimantan Selatan, Sumitro, di ruang kerjanya, pihak BPKP menyatakan  komitmennya untuk mendukung percepatan pengembangan bandara, salah satunya  adalah dengan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah pengalihan  aset, khususnya tanah dan bangunan.

Kunjungan yang masih dalam suasana silaturahmi pasca  Hari Raya Idul Fitri 1437 H tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat  kemitraan dan kerjasama dengan BPKP Kalsel.

Salah satu  hal penting yang dikemukakan oleh Manajemen Bandara Syamsudin Noor adalah permasalahan  penggantian aset BMKG berupa bangunan gudang, yang terdampak oleh pembangunan temporary terminal

" Kami berharap  proses penggantian bangunan BMKG berjalan lancar sehingga semua pihak terkait  tetap bisa beroperasi dengan tetap mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku." Terang General Manager, Handy Heryudhitiawan.

Dalam  kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi  Kalsel, Sumitro yang  didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Saryanto,  mengungkapkan bahwa secara  prinsip proses penggantian tersebut lazim terjadi.

" Hal  penting yang perlu disikapi adalah tentang prinsip tata kelola aset tersebut  menurut kacamata hukum/peraturan pada masing-masing pihak. Hal yang perlu  dicarikan titik temu adalah kesesuaian perlakuan menurut kebijakan  masing-masing pihak."  ungkap Kepala BPKP Kalsel, Sumitro.

Kedua belah  pihak pun sepakat untuk menindaklanjuti diskusi dengan menyelenggarakan  pertemuan mediasi dengan mengundang para pihak, termasuk pejabat terkait dari  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan BPKP Kalsel yang  akan digelar pada 15 Juli 2016 di Kantor BPKP Provinsi Kalsel. (Humas BDJ)